Mengukur Kontribusi Fintech Lending Bagi Ekonomi Indonesia

 

Dari total 262 juta jiwa penduduk di Indonesia, sekitar 22% atau 58 juta merupakan unit kerja yang bergerak di Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan ada sekitar 19% penduduk di Indonesia yang masih tergolong masyarakat unbanked yakni masyarakat yang sama sekali tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Padahal dari berbagai literatur dan penelitian yang telah dilakukan, peran UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sangat besar, karena tiap tahun jumlah UMKM sendiri terus mengalami peningkatan yang signifikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPSmemperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, namun justru meningkat pesat, bahkan mampu menyerap 86 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah usaha di Indonesia sebanyak 56,539,560 unit, dengan 99,99% di antaranya adalah UMKM. Sisanya, sekitar 0.01% atau 4,968 unit adalah usaha besar. Dengan jumlah unit usaha yang begitu besar,  UMKM Indonesia tentu merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, apalagi sekitar 60-70% pelaku UMKM masih unbankable, alias belum memiliki akses pembiayaan perbankan (Bank Indonesia, 2012).

Mengapa mereka masih unbankable?

menurut Asosiasi Fintech Indonesia, saat ini ada sekitar 49 juta UMKM yang unbankable disebabkan karena bank biasanya mensyaratkan pelaku usaha untuk memiliki agunan agar bisa mendapatkan pinjaman usaha. Selain itu, proses pengajuan pinjaman ke bank juga dinilai masih sangat ribet dan tergolong mahal. Padahal, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Deloitte Indonesia, jika saja UMKM ini dibekali oleh penggunaan teknologi digital yang handal maka sektor ini berpotensi untuk:

  1. Mengalami kenaikan pendapatan hingga 80%,
  2. Satu setengah kali lebih mungkin untuk meningkatkan kesempatan kerja,
  3. 17 kali lebih mungkin untuk menjadi lebih inovatif, dan
  4. UKM yang lebih banyak menggunakan teknologi digital menjadi lebih kompetitif secara internasional.

Masalah rendahnya akses pembiayaan bagi UMKM Indonesia sedikit demi sedikit mulai teratasi setelah lahirnya layanan P2P lending di Indonesia yang saat ini semakin menjamur. P2P lending sendiri merupakan sebuah layanan yang dapat menjembatani peminjam (termasuk pelaku UMKM) yang membutuhkan modal dengan pemberi pinjaman. Hingga 4 September 2018, perusahaan P2P lending di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencapai 67 platform. Dengan semakin banyaknya perusahaan P2P lending yang terdaftar di OJK, maka pemerataan ekonomi akan semakin mudah, karena P2P lending diharapkan memberikan solusi guna mengatasi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya akses pembiayaan modal dan menyasar segmen kredit UMKM. Hal ini akan memiliki output berupa terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kontribusi Kredit yang Masih Rendah

Penyaluran kredit memiliki peran yang sangat esensial dalam aktivitas ekonomi, karena dengan adanya kredit masyarakat memiliki modal kerja yang dapat digunakan untuk membuka dan memperluas usaha mereka, dengan begitu di sisi ekonomi akan menciptakan nilai tambah yang besar. Namun sayangnya hingga saat ini porsi kredit terhadap PDB di Indonesia baru berkisar 30%-35%, masih tertinggal dari negara-negara ASEAN yang pada umumnya sudah di atas 70%. Sedangkan menurut data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit UMKM pada akhir Triwulan-I 2018 mencapai Rp 987.5 triliun, tumbuh 9.8% (yoy), atau sekitar 19% dari total kredit nasional yang sebesar Rp 4,976 triliun.

Sumber: OJK, BI

Sejak 5 tahun yang lalu hingga saat ini, kenaikan kredit UMKM telah mencapai +60%. Jika disetahunkan maka rata-rata kenaikan kredit UMKM per tahunnya sekitar +12%, sedangkan pertumbuhan kredit P2P lending dalam 9 bulan tahun ini mencapai +21.1% (year-to-date), angka ini terbilang tinggi dan sangat mungkin penetrasi kredit melalui P2P lending semakin agresif di tahun-tahun mendatang.

Dengan adanya platform-platform P2P lending yang menyasar segmen UMKM, permasalahan penyaluran kredit mulai terpecahkan, karena teknologi finansial telah mempermudah dan mempercepat intermediasi keuangan tradisional. Sebelumnya, nasabah harus datang ke bank untuk bertransaksi, namun sekarang konsumen dimanjakan dengan gawainya yang dapat mengakses berbagai layanan keuangan dengan terhubungkan lewat internet (Hanif, Kompasiana 2018).

Dengan semakin luasnya akses permodalan bagi UMKM tentunya akan berefek pada kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia.

Kontribusi Terhadap Perekonomian Indonesia

Sumber: INDEF

Lalu mari kita lihat seberapa besar kontribusi Fintech lending bagi ekonomi Indonesia. Dari grafik di atas, kita dapat melihat bahwa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia adalah sektor Pertanian dan Perikanan (34%), diikuti oleh sektor Perdagangan Besar (21%), Industri Pengolahan (16%), dan Penyediaan Akomodasi (7%). Angka ini terlihat tidak banyak mengalami perubahan dalam 7 tahun terakhir, namun yang menarik adalah terjadinya penurunan angkatan kerja secara perlahan di sektor pertanian dan perikanan di Indonesia yang dalam 7 tahun terakhir berkurang sekitar 7%, dan sebagian mulai berpindah ke sektor perdagangan besar dan eceran yang naik sekitar 19% dan sektor industri pengolahan (sekitar 26%).

Sumber: INDEF

Jika dilihat dari sebaran kredit UMKM, sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi incaran utama pemberi kredit dengan kontribusi sebesar 55%, kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan (11%), Pertanian dan Kehutanan (10%), lalu Konstruksi (7%). Sejauh ini kami melihat penyebaran kredit UMKM terhadap serapan tenaga kerja berjalan seimbang, artinya pemberi kredit mampu melihat peluang yang sangat besar di sektor ekonomi tersebut dan berhasil menyalurkan kredit ke sektor ekonomi yang memang memiliki nilai tambah (output) cukup signifikan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hasil kajian yang dipublikasikan oleh INDEF memperlihatkan bahwa secara sektoral, sektor yang memperoleh dampak signifikan terhadap adanya investasi di Fintech dan penyaluran dana Fintech adalah sektor jasa keuangan, asuransi, jasa perusahaan, dana pensiun, dan informasi komunikasi. Dari hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa pengembangan Fintech telah berhasil menambah PDB nasional sebesar Rp 25,97 triliun selama dua tahun, sementara penambahan tenaga kerja sebanyak 215 ribu orang dan menambah pendapatan tenaga kerja dalam bentuk upah dan gaji sejumlah Rp 4,56 triliun. Fintech lending juga telah terbukti berhasil meningkatkan perekonomian melalui penyaluran kredit khususnya ke sektor UMKM.

Sumber: INDEF

Kami melihat kinerja Fintech lending di tahun-tahun mendatang akan semakin ekspansif dan agresif, hal ini tentu akan lebih jauh lagi meningkatkan kontribusinya bagi perkembangan ekonomi Indonesia, yang ditargetkan bertumbuh 5,1-5,4% pada 2019. Namun satu hal yang pasti, akselerasi ini tidak akan berjalan mulus tanpa ada bantuan dari sisi regulator dan pemerintah, lalu bagaimana peran pemerintah dan regulator dalam menyokong industri Fintech lending di tanah air? Simak terus artikel saya selanjutnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *